Usulan Integrasi dan Tamping Sesuai Prosedur, Lapas Tembilahan Gelar Sidang TPP

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang diketuai oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Sigit Pramono menggelar sidang TPP, Jum'at (28/07/2023). Tampak hadir sejumlah Pejabat Eselon V (Lima) dan Wali Pemasyarakatan (Walipas) yang tergabung dalam TPP dihadapan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti sidang.

Melalui Plh. Kasi Binadik, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, mengungkapkan bahwasannya Hak Integrasi merupakan hak yang melekat apabila kewajiban telah dilaksanakan oleh WBP.

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

“Hak Integrasi merupakan hak yang melekat apabila saudara-saudara telah menunaikan kewajiban terlebih dahulu yakni berkelakuan baik dan kooperatif selama mendapatkan pembinaan di Lapas ini, " pungkasnya.

Oleh sebab itu, Plh. Kasi Binadik menghimbau agar seluruh WBP tidak melakukan pelanggaran apapun yang dapat menjadi penyebab dicabutnya usulan pengurusan integrasi ataupun tahanan pendamping (Tamping).

Baca juga: KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

"Oleh sebab itu, saya mohon agar saudara dapat menjaga diri dengan baik untuk tidak melanggar peraturan apapun sehingga seluruh hak saudara dapat diperoleh dengan baik pula, ” himbaunya.

Plh. Kasi Binadik menambahkan bahwasannya seluruh WBP akan difasilitasi untuk memperoleh hak integrasi secara gratis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

"Seluruh saudara Warga Binaan akan difasilitasi secara gratis untuk dapat melakukan pengurusan PB, CB, dan CMB. Oleh sebab itu, saya berharap kalian seluruhnya kooperatif untuk mematuhi aturan main yang ada, " tutupnya.

Total sebanyak 24 orang WBP mengikuti sidang TPP dengan lancar, tertib dan kondusif pada hari ini.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir