Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas, Kalapas Tembilahan Tandatangani Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja serta Pakta Integritas

Pekanbaru - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, menghadiri kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama, Perjanjian Kinerja serta Pakta Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jum'at (05/01/2024). Bertempat di Ruang Serbaguna Ismael Saleh Kanwil Kumham Riau, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kumham Riau, Budi Argap Situngkir, serta para Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh Kepala Satuan Kerja.

Dalam sambutannya, Budi Argap, mengajak seluruh jajaran Kanwil Kumham Riau untuk mewujudkan Resolusi Kemenkumham RI Tahun 2024 yakniPerkuat Sinergi yang Semakin PASTI dan BerAkhlak untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak.

Baca juga: Tak Ada Tembak Menembak, Irjen Ferdy Sambo Ditetapkan Tersangka Kasus Kematian Brigadir J

"Dengan cara mempererat hubungan antar kolega, menghargai kontribusi masing-masing individu, dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk kerja sama di masa depan serta membangun jejaring sebanyak banyaknya kepada seluruh stakeholder mari kita wujudkan Resolusi Kemenkumham RI Tahun 2024, " tegasnya.

Argap menambahkan agar seluruh jajaran Kanwil Kumham Riau melakukan perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

"Tadi kita sudah menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, maka genderang itu sudah kita tabuh, lakukan perubahan, lakukan percepatan dan lakukan inovasi-inovasi. Reformasi Birokrasi bukan hanya sekedar tumpukan kertas, " tambahnya.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib, tampak secara bergantian masing-masing Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau melakukan penandatanganan secara digital Komitmen Bersama, Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas.

Baca juga: Taufik Basari Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Singgung Masalah Penegakan Hukum dan HAM