Jum'at Bugar, Lapas Tembilahan Ikuti Senam Kebugaran Kemenkumham RI Secara Daring

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengikuti Olahraga Bersama Senam Pagi Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara virtual, Jum’at (16/06/2023). Tampak hadir seluruh Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dimulai dari Pejabat Eselon IV (Empat) dan Eselon V (Lima) hingga Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, mengungkapkan bahwasannya konsistensi untuk berolahraga agar mendatangkan manfaat bagi tubuh merupakan hal yang sangat penting.

Baca juga: Ketum PPWI Silaturahmi dan Serahkan 125 Bibit Pohon ke Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung

“Konsistensi untuk melakukan pembinaan jasmani sangat penting agar kesehatan dan kebugaran para Petugas selalu terjaga sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat serta Warga Binaan, ” ucapnya.

Kalapas menambahkan bahwasannya kegiatan senam kebugaran virtual Kemenkumham RI ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

“Tentunya kegiatan olahraga bersama di pagi hari ini sangat bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan, pikiran dan jasmani menjadi rileks dan bugar sehingga diharapkan dapat menjadikan Petugas semakin optimal dalam bertugas. Ini merupakan kegiatan rutin yang sangat luar biasa bermanfaat dari Kemenkumham RI serta dilaksanakan oleh seluruh Kanwil dan UPT se-Indonesia, ” pungkasnya.

Serentak dengan seluruh jajaran Kemenkumham RI seluruh Indonesia yang terpusat dari Sekretariat Jenderal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengikuti kegiatan ini secara dalam jaringan melalui aplikasi Zoom Meeting. Dipandu oleh Instruktur Profesional, tampak seluruh jajaran Lapas Tembilahan dengan semangat dan antusias mengikuti senam pagi.

Baca juga: Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat